ferra amalia
Sabtu, 01 Agustus 2015
Sabtu, 09 Mei 2015
Tugas 2 softskill
Nama:
Ferra Amalia.s.p
NPM:
12211839
Kelas:
4EA23
Tugas: Bahasa Inggris 2
Tugas 2
Contoh Interview dalam
Bahasa Inggris
Mariska : Excuse me, Sir. May I come in?
Fiton :
Yes. Please, come in and have a seat.
Mariska : Thank you, Sir.
Fiton : So, your name is Mariska, right?
Mariska : Yes, that is right, Sir.
Fiton : Very well, my name is Fiton. I am the head of the human
resource department on this hotel company.
Mariska : Nice to meet you, Sir.
Fiton : How are you this morning, Mariska?
Mariska : I’m perfectly fine, Sir. Thank you, and how about you?
Fiton : I’m fine too. Thank you. So, do you know what we are
going to do, Mariska?
Mariska : Yes, Sir. I was emailed and called by phone in order to
have a job interview session from this company three days ago. So, now here I’m
going to be having an interview job session with you.
Fiton : Very well. Can you tell me about your self, Mariska?
Mariska : My name is Mariska Rahmawati. I’m 23 years old. I graduated
from one of State Universities in Bandung. I took hotel-management as my major.
I love travelling and singing. Travelling and singing both improve my health
mentally and physically.
Fiton : You applied to be our Junior Hotel Manager. Do you have
any experience of this
job?
Mariska : No, Sir. I am a fresh graduate. This is my first time
to apply a full time job.
Fiton : What makes you decide to apply for Junior Hotel Manager
position?
Mariska : I think Junior Hotel Manager is an appropriate job
position for me. I find it attractive and interesting as well. Due to the
hotel-management major I took, I’m sure that my skills and talents will be
conducive to this company’s success. I can also see a bright future of my
career by joining this company.
Fiton : Very well. So, what is your strength and weakness
point?
Mariska : My strength is my cheerfulness, my carefulness, my
strong will to learn new things, and my skill to work under pressures and as a
team. My weakness is my phobia of dark.
Fiton : Well, it was a great time to have a little talk with
you, Mariska. We will announce the result of your interview in a week. Thank
you for coming here.
Mariska : Yes. Thank you, Sir.
Sumber:
Rabu, 06 Mei 2015
Tugas 1
Nama: Ferra Amalia.s.p
NPM: 12211839
Kelas: 4EA23
BAHASA
INGGRIS 2
Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan sebagai
bahasa internasional yang juga telah digunakan di berbagai negara di dunia. Di
era globalisasi dewasa ini, bahasa Inggris sudah kian berkembang dalam segala
aspek pengetahuan, yakni sosial, ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan
berbagai bidang lainnya. Hal tersebut lah yang membuat bahasa asing nomor satu
di dunia ini kian penting untuk dipelajari dan tentunya dikuasai. Banyak
manfaat yang bisa kita dapatkan bila kita sudah belajar komunikasi bahasa
inggris atau bahkan sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Penguasan
bahasa Inggris merupakan salah satu syarat keahlian dan kualifikasi yang
sungguh diperlukan di era globalisasi. Contohnya saat Anda ingin masuk ke
universitas idaman Anda di dalam negeri ataupun di luar negeri lewat seleksi
beasiswa ataupun untuk mendapatkan posisi menjanjikan di suatu perusahaan. Ya,
itu adalah sebagian. Karena masih ada banyak keunggulan lain yang bisa Anda
dapatkan bila Anda belajar komunikasi
bahasa inggris. Oleh karena itu, bagi siapapun baik
itu pemula, penguasaan bahasa Inggris perlu dilakukan sedini mungkin.
Komunikasi
bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnerships,
sumber daya intelektual, untuk mempromosikan satu gagasan; suatu produk;
servis; atau suatu organisasi, dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi
bisnis yang dijalankan. Komunikasi Bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh
dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang internal
termasuk komunikasi visi (perseroan/perusahaan), strategi, rencana-rencana,
kultur/budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di
perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan, dll. Komunikasi eksternal
termasuk merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan-hubungan
media, negosiasi-negosiasi bisnis, dll. Bagaimanapun bentuknya, semua hal
tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis
(create business value).
Komunikasi
bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup
berbagai macam bentuk komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal.
Komunikasi
bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam
kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif
tetapi juga haruslah Persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham
atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan.
Komunikasi
bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam
kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif
tetapi juga haruslah Persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham
atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan.
Komunikasi
bisnis berbeda dengan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi lintas
budaya.
Komunikasi
antar pribadi ( interpersonal communications ) merupakan bentuk komunikasi yang
lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hariantara dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi lintas budaya ( intercultural /
communication ) merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang
atau lebih, yang masing – masing memiliki budaya yang berbeda.
Sumber:
Selasa, 23 Desember 2014
BAB 14
Kasus - kasus
Kasus - kasus
Kasus
BUMN :
Sofyan Djalil, Mantan Menteri BUMN
akan Diperiksa KPK terkait Kasus Century
Komisi
Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri BUMN Sofyan
Djalil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan
jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Namun hingga saat ini Sofyan yang menjadi menteri pada periode 2007-2009 belum
tiba di gedung KPK. Selain Sofyan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan mantan
deputi Gubernur Bank Indonesian Hartadi A Sarwono dan pimpinan BI di Ternate,
Boediono. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kerugian negara akibat
pemberian FPJP dari BI ke Bank Century mencapai Rp689,3 miliar, sedangkan
penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga merugikan
keuangan negara sebesar Rp6,76 triliun sehingga total kerugian negara adalah
Rp7,4 triliun. KPK dalam kasus ini baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV
Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 15
November 2013 di rumah tahanan KPK.
Kasus
Merger :
Bank Danamon
Merger
Bank Danamon, didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia. Nama
ini kemudian berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976 sampai
sekarang. Pada tahun 1988, Danamon menjadi bank devisa dan setahun kemudian
adalah publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Sebagai
akibat dari krisis keuangan Asia di tahun 1998, pengelolaan Danamon dialihkan
di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai BTO
(Bank Taken Over). Di tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN, melakukan
rekapitalisasi sebesar Rp32,2 triliun dalam bentuk obligasi pemerintah. Sebagai
bagian dari program estrukturisasi, di tahun yang sama PT Bank PDFCI, sebuah
BTO yang lain, melakukan merger yang kemudian mengubah nama menjadi bagian dari
Danamon. Kemudian di tahun 2000, delapan BTO lainnya (Bank Tiara, PT Bank Duta
Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank
Pos Nusantara, PT Jayabank International dan PT Bank Risjad Salim
Internasional) dilebur ke dalam Danamon. Sebagai bagian dari paket merger
tersebut, Danamon menerima program rekapitalisasinya yang ke dua dari
Pemerintah melalui injeksi modal sebesar Rp 28,9 triliun. Sebagai surviving
entity, Danamon bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.
Kasus
Akuisisi :
Kasus Akuisisi BTN-Bank
Mandiri akan Dilaporkan ke KPK.
Rencana
akusisi PT Bank Tabungan Negara oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dinilai banyak
kejanggalan. Salah satunya adalah dugaan adanya aksi ambil untung dari gejolak
harga saham kedua perusahaan negara tersebut yang dilakukan para pejabat
negara. Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara menjelaskan bahwa pihaknya
akan segera melaporkan dugaan adanya aksi ambil untung yang dilakukan oleh para
pejabat di Kementerian BUMN, dan Bank Mandiri atas gejolak harga saham beberapa
waktu lalu. Menyikapi hal itu, Satya menegaskan segera melaporkan dugaan ini ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahlan Iskan selaku Meneg BUMN tidak
mencabut dua agenda tersebut maka selain mendatangi KPK, SP BTN juga akan
mengepung kompleks DPR RI dan kantor BPK RI untuk menyampaikan bahwa
penyelenggara negara di Kementerian BUMN, dan Bank Mandiri, yang mengeruk
keuntungan dari kasus ini. Saham BTN cenderung tertekan pada perdagangan saham
Kamis setelah pemerintah memutuskan menunda akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.
Harga saham BTN sempat berada di level tertinggi Rp 1.290 per saham dan
terendah Rp 1.170 per saham. Secara year to date, saham BBTN naik 33,33% dari
harga Rp 870 per saham pada 30 Desember 2013 menjadi Rp 1.305 per saham pada 23
April 2014.
Kasus
Tender :
Persekongkolan Tender
Perluasan Gedung Pelayanan Pajak Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor
Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 (PUTUSAN PERKARA NOMOR:
05/KPPU-L/2008).
UU
No.5 Tahun 1999 melarang segala bentuk cara persekongkolan oleh pelaku usaha
dengan tujuan mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. Dalam studi kasus
ini KPPU menerima laporan adanya pelanggaran kasus persekongkolan dalam
pelaksanaan tender yang diadakan Panitia Tender dalam proyek Perluasan Gedung
Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 mengadakan proyek
pengadaan barang yang dilakukan secara pelelangan umum. Permasalahan yang
diangkat dalam studi kasus ini adalah Hal-hal apa saja yang harus dibuktikan
mengenai unsur persekongkolan dalam tender dan Sanksi yang dapat dikenakan
terhadap para pelaku usaha dalam kasus persekongkolan Proyek Pengadaan dan Jasa
Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 dalam Putusan Nomor
05/KPPU-L/2008. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu unsur-unsur Pasal 22
dituangkan dalam Pedoman Pasal 22
Tentang
Larangan dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU. KPPU hanya memiliki
kewenangan menjatuhkan sanksi administratif denda dan atau ganti rugi dan
perintah kepada pelaku usaha untuk menhentikan usahanya. Saran yang ingin
disampaikan dalam studi kasus ini adalah Perlunya diadakan suatu sosialisasi
dan pendekatan hukum dalam pembuktian kasus dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang
persekongkolan walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur serta pedoman
larangan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa dan Perlu dibentuknya
suatu peraturan pedoman yang menjelaskan lebih jelas mengenai sanksi
administratif terutama.
BAB 13
Monopoli
ETIKA BISNIS KELOMPOK
1.
Arum Wening. K
2.
Ferra Amalia S.P
3.
Muhammad Ali Vikri
1.
Monopoli
Pengertian Monopoli
Adalah kondisi pasar dimana hanya ada
satu pelaku bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu
dan ada hambatan bagi bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk masuk ke dalam
bisnis tersebut.
Ciri - ciri pasar Monopoli :
·
Hanya ada satu produsen yang menguasai
penawaran
·
Tidak ada barang subtitusi/pengganti
yang mirip (close substitute)
·
Produsen memiliki kekuatan menetukan harga
·
Tidak ada pengusaha lain yang memasuki
pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan.
Contoh kasus monopoli
yang dilakukan oleh PLN :
Fungsi
PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah.
Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik.
Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini
telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens,
General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy,
Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell
Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang
harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
2.
Oligopoli
Pengertian
Oligopoli
Oligopoli
adalah suatu bentuk pasar dimana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan penjual,
atau terdapat beberapa penjual. Pasar Oligopoli adalah suatu bentuk interaksi
permintaan dengan penawaran dimana terdapat penjual / produsen yang menguasai
permintaan pasar.
Pada dasarnya pasar
oligopoli dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pasar oligopoli dengan diferensiasi
produk yaitu produk suatu perusahaan dibedakan dari perusahaan lain. Bentuk
lainnya adalah pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk. Produk yang
dihasilkan bersifat homogen dan tidak dibedakan dengan perusahaan lain. Pada
pasar oligopoli perusahaan dapat bersaing secara langsung, tetapi dapat pula
melakukan penggabungan atau merger.
Ciri
- ciri pasar oligopoli :
·
Terdapat banyak penjual/ produsen yang
menguasai pasar.
·
Barang yang dijual dapat berupa brang
homogen atau berbeda corak.
·
Terdapat halangan masuk yang cukup kuat
bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk kedalam pasar. Satu diantara para
oligopolis merupakan market leader yaitu penjual yang mempunyai pangsa pasar
terbesar.
Kebaikan
pasar oligopoli
Dalam pasar oligopoli,
perusahaan akan mengembangkan penelitian dan melakukan inovasi atas produknya.
Inovasi diperlukan karena persaingan yang terjadi bukan dalam bentuk persaingan
harga, tetapi dalam hal kualitas produknya.
Kelemahan
pasar oligopoli
Dalam pasar oligopoli,
harga cenderung lebih tinggi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang
besar. Kondisi ini akan berakibat pada tidak meratanya distribusi pendapatan.
Selain itu, biaya promosi yang dibutuhkan sangat besar yang berakibat pada
membengkaknya biaya produksi.
Contoh
kasus oligopoli pada perusahaan telekomunikasi :
Persaingan antar
perusahaan telekomunikasi seluler yang tidak mempunyai etika dalam
mempromosikan produknya. Baik di media cetak maupun elektronik. Mereka secara
tidak langsung menyindir pesaingnya dengan iming-iming tarif telepon yang lebih
murah, padahal harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus karena banyak
perusahaan telekomunikasi seluler yang mempromosikan tarif murah namun
kualitasnya juga murahan. Misalnya tarif telepon gratis dari pukul 00.00 -
08.00, kenyataannya memang gratis namun tiap 10 menit akan putus dengan
sendirinya dan untuk menelpon kembali akan sulit menyambung. Adapun operator
yang menetapkan tarif murah namun jaringannya elek atau ada juga yang mengiming-imingi
bonus tapi pada kenyataannya terdapat syarat dan ketentuan yang susah. Itulah
contoh dari ketidakmampuan perusahaan telekomunikasi seluler dalam menghadapi
pasar persaingan oligopoli. Mereka lebih cenderung berorientasi pada laba tanpa
melihat etika dalam berbisnis yang baik.
3.
Suap
Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Tahun 1991, tidak dapat ditemukan
defenisi kata ini, tetapi kita dapat menemukan sinonimnya yaitu sogok yang
defenisinya adalah dana yang sangat besar yang digunakan untuk menyogok para
petugas. Kadang timbul dalam pemikiran saya, mungkinkah karena tidak ada
defenisi kata “suap” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga sebagian
besar masyarakat Indonesia melakukan hal ini dan para pelakunya tidak merasa
bersalah?
Berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster) halaman 120 digabungkan dengan Buku
Ensiklopedi Dunia halaman 487, menyatakan bahwa Suap (Bribe) adalah suatu
tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus
kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para
pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang
memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu
yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.
Berdasarkan defenisi di
atas jelaslah bahwa suatu tindakan baru dikatagorikan suap apabila:
Seseorang itu
menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu
padahal persyaratannya kurang; (2) Seseorang yang menawarkan sejumlah uang,
barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu padahal dia tidak layak
(tidak memenuhi syarat) untuk mendapatkan hal itu. Tetapi hal yang ketiga ini
memang tidak tertera di dalam defenisi di atas namun termasuk juga suap yaitu
(3) Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dan telah melengkapi semua
persyaratan untuk hal yang dimaksud tetapi menawarkan sejumlah uang, barang dan
lain-lain agar permohonannya dikabulkan. Katagori inilah yang sering
disepelekan oleh masyarakat umum dan melakukannya.
4.
Undang
– Undang Anti Monopoli
Undang – undang anti
monopoli No 5 Tahun 1999. Ketentuan tentang anti monopoli atau persaingan
curang sebelum diatur dalam undang – undang anti monopoli tersebut. Diatur
dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:
·
Undang – undang No 5 Tahun 1984 tentang
perindustrian à diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2)
·
Kitab undang – undang Hukum Pidana à
terdapat satu pasal, yaitu pasal 382 bis
·
Undang – undang Perseroan Terbatas No 1
Tahun 1995 à ketentuan monopoli diatur dalam pasal 104 ayat (1)
Undang
– undang anti monopoli No 5 Tahun 1999memberi arti kepada “monopolis” sebagai
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat
(1) undang – undang anti monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek
monopoli” adalah suatu pemusatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam (pasal 1 ayat (2) undang –
undang anti monopoli).
Dengan demikian Undang
– undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberikan arti kepada posisi dominan
atau perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi yang“interbrand”
(kompetisi diantara produsen produk yang generiknya sama) melarang satu
perusahaan menguasai 100 persen pasar. Maupun kompetisi yang “intraband”
(kompetisi diantara distributor atas produk dari produsen tertentu).(Munir
Fuady 2003: 6)
5. Kasus
Pada Berbagai Stuktur Pasar
Contoh
kasus dari struktur pasar adalah berdirinya pasar modern (super market)
disekitas pasar tradisional. Disini termasuk kedalam pasar monopoloistis yang
artinya didalam pasar ini terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang
serupa tapi tetap memiliki perbedaan. Dari kasus ini konsumen lebih memilih untuk
berbelanja dipasar modern tersebut, hingga membuat para produsen mengalamai
penurunan penghasilan. Kalau dilihat mengapa terjadi seperti itu, bisa
dikarenakan konsumen lebih memilih tempat yang lebih nyaman untuk mereka
berbelanja walaupun mungkin harga produknya sedikit lebih mahal. Tapi ini semua
tergantung dari selera konsumen, tidak semua konsumen nyaman dengan berbelanja
dipasar modern, begitu juga sebaliknya.
Kamis, 20 November 2014
ekonomi internasional
EKONOMI INTERNASIONAL
Nama : Ferra Amalia.s.p
Kelas : 4ea23
Npm : 12211839
Matkul : Ekonomi Internasional
Dosen : Singgih Jatmiko
Kelas : 4ea23
Npm : 12211839
Matkul : Ekonomi Internasional
Dosen : Singgih Jatmiko
1.
Apa
yang dimaksud dengan tarif optimal dan bagaimana cara menentukannya
Jawab
:
Tarif
optimal adalah tarif yang dapat memaksimalkan manfaat netto yang
bersumber dari perbaikan nilai tukar perdagangan sehingga dapat melunturkan
dampak negatif yang diakibatkan oleh berkurangnya volume perdagangan.
Cara menentukannya
adalah sebuah Negara memberlakukan tarif sampai batas tertentu kesejahteraannya
akan meningkat hingga ke titik maksimal, pada saat itulah tarifnya disebut
tarif optimum. Tapi, jika pemerintah Negara yang bersangkutan mengubah tarif
itu, maka tarif tersebut tidak lagi optimum sehingga tidak lagi meningkatkan
kesejahteraannya bahkan, ia akan merugi.
2.
Apa
pengaruh tarif terhadap Term Of Trade dan apa kaitannya dengan ekonomi di
Negara tersebut
Jawab
:
Pengaruhnya
pemberlakuan tariff yang bersangkutan akan menurunkan volume perdagangan, namun
dalam waktu bersamaan juga akan meningkatkan nilai tukar perdagangannya.
Kaitannya dengan
ekonomi Negara tersebut adalah perbaikan nikai tukar perdagangan cenderung
menambah kesejahteraannya dan kekuatan negatifnya kemerosotan volume
perdagangan.
3.
Meskipun
menerima upah tinggi, terangkan mengapa belum tentu meningkatkan kesejahteraan
pekerja migrant
Jawab
:
Karena ,
-
Dengan adanya tariff,
tingkat kesejahteraan Negara yang bersangkutan menjadi lebih rendah
dibandingkan dengan kondisinya dimasa perdagangan bebas.
-
Penurunan kesejahteraan
bersumber dari dua sebab, yaitu :
Ø Perekonomian
tidak lagi berproduksi pada titik yang memaksimumkan nilai pendapatan dan harga
dunia
Ø Konsumen
tidak dapat lagi berkonsumsi pada kurva indifferen tertinggi yang memaksimalkan
kesejahteraan
-
Volume perdagangan
mengalami kemerosotan dengan adanya tariff.
4.
Apa
pengaruhnya terhadap indicator Rp / $ jika :
ü Subsidi bbm hilang
ü Pembayaran hutang luar
negeri naik
ü Tingkat bunga Indonesia
naik
Jawab :
-
Subsidi bbm hilang
nilai tukar Rp/$ menguat
-
Pembayaran hutang luar
negeri naik, nilai tukar Rp/$ melemah
-
Tingkat bunga Indonesia
naik nilai tukar Rp/$ menguat
5.
Untuk
mempertahankan / meningkatkan pertumbuhan ekspor, suatu Negara melakukan
intervensi untuk mendepresiasi nilai tukar mata uangnya. Apa yang dilakukan dan
adakah pengaruhnya terhadap invlasi, jika ada bagaimana tindakan yang dilakukan
oleh bank sentral setelah intervensi dilakukan
Jawab
:
Yang dilakukan bank
sentral setelah intervensi dilakukan adalah melakukan operasi pasar terbuka
yaitu jual beli surat berharga
6.
Jika
Indonesia mengalami defisit neraca berjalan ( current account ) tindakan apa
yang dilakukan oleh pemerintah dan apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia
Jawab
:
Tindakan yang dilakukan
pemerintah adalah meningkatkan ekspor. Pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia
naiknya tingkat suku bunga, perubahan harga, perubahan tingkat pendapatan.
Kamis, 13 November 2014
BAB XII
KASUS-KASUS ARAHAN DOSEN
KASUS-KASUS ARAHAN DOSEN
1. Contoh Kasus Hak Pekerja
Þ Konflik Buruh Dengan PT Megariamas
Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas Sentosa, Selasa (23/9) siang ‘menyerbu’ Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Utara di Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya (THR).
Ratusan buruh PT Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q, Pluit, Penjaringan, Jakut, datang sekitar pukuk 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin Nakertrans Jakut, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.
“Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jangan dikarenakan ada konflik internal kami tidak mendapatkan THR, karena setahu kami perusahaan garmen tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya. Jadi kami minta pihak Sudin Nakertrans Jakut bisa memfasilitasi kami,” jelas Abidin, koordinator unjuk rasa ketika berorasi di tengah-tengah rekannya yang didominasi kaum perempuan itu, Selasa (23/9) di depan kantor Sudin Nakertrans Jakut. Sekedar diketahui ratusan buruh perusahaan garmen dengan memproduksi pakaian dalam merek Sorella, Pieree Cardine, Felahcy, dan Young Heart untuk ekspor itu telah berdiri sejak 1989 ini mempekerjakan sekitar 800 karyawan yang mayoritas perempuan.
Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang pertama, sebelumnya ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya.
Mengetahui hal tersebut, ratusan buruh PT Megariamas Sentosa mengadu ke kantor Sudin Nakertrans Jakut. Setelah dua jam menggelar orasi di depan halaman Sudin Nakertrans Jakut, bahkan hendak memaksa masuk ke dalam kantor. Akhirnya perwakilan buruh diterima oleh Kasudin Nakertrans, Saut Tambunan di ruang rapat kantornya. Dalam peryataannya di depan para pendemo, Sahut Tambunan berjanji akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. "Pasti kami akan bantu, dan kami siap untuk menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Sahut.
Selain itu, Sahut juga akan memanggil pengusaha agar mau memberikan THR karena itu sudah kewajiban. “Kalau memang perusahaan tersebut mengaku merugi, pihak manajemen wajib melaporkan ke pemerintah dengan bukti konkret,” kata Saut Tambunan kepada beritajakarta.com usai menggelar pertemuan dengan para perwakilan demonstrasi.
Sesuai peraturan, karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun berhak menerima THR. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun di atas tiga bulan, THR-nya akan diberikan secara proporsional atau diberikan sebesar 3/12X1 bulan gaji. Karyawan yang baru bekerja di bawah tiga bulan bisa daja dapat tergantung dari kebijakan perusahaan.
Saut menambahkan, sejauh ini sudah ada empat perusahaan yang didemo karena mangkir membayar THR. “Sesuai dengan peraturan H-7 seluruh perusahaan sudah harus membayar THR kepada karyawannya. Karena itu, kami upayakan memfasilitasi. Untuk kasus karyawan PT Megariamas Sentosa memang sedang ada sedikit permasalahan sehingga manajemen sengaja menahan THR mereka. Namun, sebenarnya itu tidak boleh dan besok kami upayakan memfasilitasi ke manajemen perusahaan.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kawasan Jakarta Utara tercatat ada sekitar 3000 badan usaha atau perusahaan di sektor formal. Untuk melakukan monitoring, pihaknya menugaskan 15 personel pengawas dan 10 personel mediator untuk menangani berbagai kasus seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, tuntutan upah maupun upah normatif dan THR. “Kami masih kekurangan personel, idealnya ada 150 personel pengawas dan 100 personel mediator,” tandas Saut Tambunan.
2. Contoh Kasus Iklan Tidak Etis
Þ Sebanyak 56 Biro Iklan Melakukan Pelanggaran Etika.
Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) sedikitnya telah menegur 56 perusahaan iklan atas pelanggaran etika selama dua tahun terakhir ini. Pelanggaran ini berupa penampilan iklan yang superlative, yaitu memunculkan produk sebagai yang terbaik atau termurah. Iklan superlative ini acapkali dibumbui kecenderungan menjatuhkan pesaing di pasaran. “Jika semua bilang baik, termurah, ini akan membingungkan masyarakat dan pelanggan,” ujar Ketua Badan Pengawas PPPI, FX Ridwan Handoyo kepada wartawan, belum lama ini.
Dia mencontohkan iklan pada industri telekomunikasi. Setiap operator telekomunikasi mengaku menawarkan tariff termurah. Bahkan ada iklan yang menyebutkan bahwa produk paling murah meriah. Juga ada iklan produk kesehatan atau kosmetik yang menyebutkan paling efektif. “Tapi semua iklan superlative itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Jadi bisa merugikan masyarakat dan pelanggannya,” tuturnya kemudian.
Surat teguran dilayangkan setelah Badan Pengawas PPPI menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan pengaduan masyarakat atau hasil pantauan, Kepada perusahaan periklanan anggota PPPI, Badan pengawas PPPI melakukan peneguran sekaligus meminta keterangan. Sedangkan kepada perusahaan non anggota, surat teguran berupa imbauan agar menjunjung tinggi etika beriklan.
Ridwan menyebutkan dari 149 kasus yang ditangani Badan Pengawas PPPI, tahun 2006 sebanyak 56n kasus dan 93 kasus di tahun 2007. Sebanyak 90 kasus telah dinyatakan melakukan pelanggaran dan 44 kasus lainnya masih dalam penanganan. Dari yang diputus melanggan etika, 39 kasus tak mendapatb respon oleh agensi. Untuk itu BP PPPI menruskannya ke Badan Musyawarah Etika PPPI.
Jumlah perusahaan periklanan yang melakukan pelanggaran cukup banyak itu ada kemungkinan terjadi akibat tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Diakuinya, selama ini rambu-rambu periklanan hanya diatur dalam bentuk Etika Periklanan Indonesia. “Mungkin karena belum ada aturan hukum yang jelas, pelanggaran tetap banyak,’ katanya.
3. Contoh Kasus Etika Pasar Bebas
Þ Kasus Etika Bisnis Indomie Di Taiwan
Akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Disini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar. Dalam persaingan antar perusahaan terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan sering kali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi persaingan yang akan dibahas adalah persaingan produk impor dari Indonesia yang ada di Taiwan. Karena harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah dari produk-produk lainnya.
Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.
Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie.
4. Contoh Kasus Whistle Blowing
Þ Pengungkap aib adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi.
Whistle blower bukanlah sesuatu yang baru melainkan sesuatu yang sudah lama ada. Whistle Blower menjadi sangat polpuler di Indonesia karena pemberitaan yang menimpa Komisi Pemilihan Umum dengan pihak Whistle Blower (Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)). Itu adalah salah satu contoh di Indonesia, sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain di luar Indonesia yang menjadi Whistle Blower. Skandal yang terjadi ditubuh KPU adalah sekandal keuangan. Kita perlu ketahui bahwa skandal perusahaan tidak hanya menyangkut keuangan melainkan segala hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan tidak hanya kerugian tetapi ancaman bagi masyarakat.
Contoh kasus :
Di negara lain Jeffrey Wigand adalah seorang Whistle Blower yang sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai pengungkap sekandal perusahaan The Big Tobbaco. Perusahaan ini tahu bahwa rokok adalah produk yang addictive dan perusahaan ini menambahkan bahan carcinogenic di dalam ramuan rokok tersebut. Kita tahu bahwa carcinogenic adalah bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kanker. Yang perlu diingat bahwa Whistle Blower tidak hanya pekerja atau karyawan dalam bisnis melainkan juga anggota di dalam suatu institusi pemerintahan (Contoh Khairiansyah adalah auditor di sebuah institusi pemerintah benama BPK).
Didalam dunia nyata yang mengalami pelanggran dalam hal hukum tidak hanya terjadi di dalam perusahaan atau institusi pemerintahan yang dapat menimbulkan ancaman secara substansial bagi masyarakat akibat dari tindakan WhistleBlowing. Salah satu tipe dari whistle blower yang paling sering ditemukan adalah tipe internal Whistle Blower adalah seorang pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan tersebut.
Selain itu juga ada tipe external Whistleblower adalah pihak pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi, organisasi atau perusahaan tersebut. Biasanya tipe ini melaporkan segala tindakan melanggar hukum kepada Media, penegak hukum, ataupun pengacara, bahkan agen ? agen pengawas praktik korupsi ataupun institusi pemerintahan lainnya. Secara umum seoarangwhistle blower tidak akan dianggap sebagai orang perusahaan karena tindakannya melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Secara lengkapnya seorang whistle blower telah menyimpang dari kepentingan perusahaan. Jika pengungkapan ternyata dilarang oleh hukum atau diminta atas perintah eksekutif untuk tetap dijaga kerahasiannya maka laporan seoarang whistle blower tidak dianggap berkhianat. Bagaimanapun juga di amerika serikat tidak ada kasus dimana seorang whistle blower diadili karena dianggap berkhianat treason. Terlebih lagi di dalam U.S federal whistleblower status, untuk dianggap sebagai seoarang whistle blower seorang pekerja harus secara beralasan yakin bahwa seseorang atau institusi atau organisasi ataupun perusahaan telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.
Sumber :
http://innasyakusumadewi.blogspot.com/2014/01/contoh-kasus-hak-pekerja-contoh-kasus.html
Langganan:
Postingan (Atom)